biru-dihatiku-persib

Sabtu, 22 November 2008, Perserikatan Sepak Bola Indonesia Bandung alias Persib resmi "almarhum" dalam usia 75 tahun. Hampir seluruh peserta Musyawarah Anggota (Musta) yang merupakan klub-klub anggota Persib tidak ada yang melontarkan keberatan atas pembubaran perserikatan yang dilahirkan pada 14 Maret 1933 itu. Begitu juga, ketika Musta Persib memutuskan perubahan status Persib menjadi sebuah klub profesional yang harus berbadan hukum.

Kurang dari sebulan, tepatnya pada tanggal 12 Desember 2008, Persib resmi berbadan hukum, ketika notaris mengeluarkan akta pendirian sebuah perseroan terbatas bernama PT Persib Bandung Bermartabat (PBB). Tiga orang pendiri PT PBB adalah Iwan Dermawan Hanafi (Ketua Kadin Jabar), H. Uce K. Suganda (mantan Dirut Bank Jabar), dan H. Yoyo S. Adiredja (Pemimpin Redaksi HU Pikiran Rakyat).

Selain ketiga nama pendirinya, di dalam akta pendirian PT PBB juga sudah tercantum nama komisaris dan direksinya. Di jajaran komisaris ada nama Iwan Dermawan Hanafi dan Kuswara, S.H. (pengacara). Sedangkan di jajaran direksi terdapat nama Ir. H. Chandra Solehan (mantan Ketua Bidang Pembinaan Nonamatir Persib) dan Edi Djukardi, S.Psy. (mantan Sekretaris Eksekutif Persib).

Menurut Iwan, Presiden Komisaris, yang juga merupakan salah seorang pendiri, susunan personalia PT PBB itu masih bersifat sementara. "Nanti, susunan personalia ini akan dilengkapi dan pembenahan-pembenahan akan dilakukan lagi," katanya.

Dengan berdirinya PT PBB ini, Persib resmi menjadi sebuah klub profesional yang suka atau tidak suka dan mau tidak mau harus mampu menghidupi dirinya sendiri. Tak bisa lagi tergantung kepada hibah atau bantuan keuangan dari Pemkot Bandung yang selama ini selalu mengalokasikan dananya untuk tim kebanggaan bobotoh itu.

Sekarang, peraturan perundang-undangan tegas-tegas melarang keterlibatan birokrat dalam kegiatan usaha serta bantuan hibah kepada lembaga yang bersifat bisnis. Kendati sejumlah birokrat Pemkot Bandung, seperti mantan Ketua Harian Persib, H. Edi Siswadi, masih berusaha mencari celah untuk menggelontorkan dana hibah untuk Persib, namun langkah itu dinilai rawan secara hukum.

Artinya, mulai sekarang, sudah saatnya Persib melupakan bantuan hibah dari Pemkot Bandung. Tidak akan mudah memang, terlebih kalau yang dilihat angka Rp 26 miliar - Rp 29 miliar yang digelontorkan APBD Kota Bandung untuk Persib dalam dua tahun terakhir ini. Tapi, PT PBB yang kini bertanggung jawab atas masa depan Persib harus memulai langkah-langkah profesional untuk mempertahankan eksistensi Persib.

Bangun kepercayaan

Sayang, mungkin karena terlalu lama dimanjakan Pemkot Bandung dan gaya pengelolaan organisasi secara amatir, belum apa-apa, pesimisme sudah mencuat mengiringi pendirian PT PBB. Sialnya, pesimisme itu datangnya bukan hanya dari luar, tapi dari dalam tubuh pengelola PT PBB sendiri. Dengar apa yang kerap diungkapkan salah seorang direktur PT PBB, Edi Djukardi dalam berbagai kesempatan. "Dalam situasi seperti sekarang, tidak mudah mendapatkan sponsor untuk Persib. Kalau sekedar bicara memang gampang, tapi kenyataaannya memang sulit," kata mantan Sekretaris Eksekutif Persib itu dalam sebuah kesempatan.

Sebenarnya bukan hanya Edi yang berbicara seperti itu. H. Dada Rosada dan H. Edi Siswadi, ketika masih menjabat sebagai ketua umum dan ketua harian Persib juga sering mengatakan. "Saya sudah berkali-kali mengajak para pengusaha untuk mensponsori Persib, tapi tidak ada yang mau," katanya.

Sulit dan tidak ada yang mau? Rasanya pertanyaan harus diikuti oleh pertanyaan susulan, kenapa Persib sulit mencari sponsor? Kenapa juga banyak pengusaha dan perusahaan tak mau menjadi sponsor Persib, padahal dari sisi potensi promosi sangat menjanjikan, paling tidak dibandingkan dengan klub-klub lain yang kurang mengakar di masyarakatnya, tapi mampu mendatangkan sponsor, meski jumlahnya mungkin tidak besar?

Dua pertanyaan itu rasanya patut dijawab oleh sebuah langkah introspeksi diri. Boleh jadi, di balik situasi ekonomi yang memang tengah menyulitkan dunia usaha, ada alasan lain yang sangat mendasar yaitu soal kepercayaan dunia usaha terhadap Persib. Ini sangat mungkin, karena dalam sebuah perbincangan santai, seorang pelaku bisnis di bidang telekomunikasi sempat mengatakan, banyaknya tangan dan pintu serta pertanggungjawaban yang kurang jelas menjadi alasan kenapa perusahaannya ogah membantu Persib.

Pengakuan seorang pelaku bisnis itu diperkuat oleh Ketua DPRD Kota Bandung, H. Husni Mutaqien. Ketika PT PBB terbentuk, Husni mengatakan, sudah saatnya pengelola Persib membangun kepercayaan masyarakat, khususnya dunia usaha, salah satunya dengan pertanggungjawaban yang jelas. Yang dimaksud Husni tentu saja pertanggungjawaban dana hibah APBD Kota Bandung yang selama ini digelontorkan untuk Persib. Jika diinterpretasikan, Husni jelas ingin mengatakan, selama bentuk pertanggungjawaban keuangan Persib seperti yang dulu-dulu, jangan harap ada dunia usaha yang mau mensponsori Persib.

Rendahnya kepercayaan dunia usaha terhadap Persib ini pun diakui oleh beberapa mantan pengurus Persib. "Orang gila pun akan berpikir dua kali untuk mengucurkan uang miliaran rupiah untuk Persib. Sebab, ujung-ujungnya pasti rugi karena pengelolaan yang tidak benar," celetuk H. Umuh Muhtar, sekarang menjabat sebagai Asisten Manajer Persib.

"Dosa" lama

Terlepas dari benar atau tidaknya tudingan itu, rasanya para pendiri dan pengelola PT PBB pantas untuk memperhatikan persoalan "dosa" lama Persib di era amatir itu. Sebab, bukan tidak mungkin, ketidakpercayaan terhadap pengelolaan Persib di masa lalu itulah yang menjadi penyebab kenapa dunia usaha tidak mau menggandeng Persib dalam upaya mempromosikan produknya.

Untuk menghapus "dosa" lama itu, pengelola PT PBB, seperti yang diucapkan Ketua DPRD Kota Bandung adalah harus membangun kepercayaan masyarakat dan dunia usaha dengan menunjukkan sikap-sikap profesional. Awalnya mungkin akan sulit, tapi semua itu harus dimulai dari sekarang.

Sambil membangun kepercayaan publik, para pengelola PT PBB pun harus segera mengambil langkah-langkah nyata untuk menggerakkan roda perusahaannya. Karena mulai musim depan --tahun ini tim masih mendapat dana hibah dari Pemkot Bandung-- keikutsertaan Persib di Liga Super Indonesia (LSI) benar-benar bergantung pada kerja keras para pengelola PT PBB.

Soal langkah apa yang akan diambil, misalnya melempar saham kepada masyarakat, menjaring sponsorship, membuka berbagai macam usaha yang mendatangkan uang, tentu saja dengan sejumlah kompensasi profesionalnya, rasanya konsepnya pasti sudah dikantongi para pengelola PT PBB.

Setelah dua pekan berdiri, yang ditunggu publik sekarang adalah gebrakan nyata PT PBB. Soal besar atau kecil uang yang dihasilkan dari berbagai kegiatan usaha PT PBB, itu urusan belakangan. Yang penting sekarang melangkah dulu dengan pasti, karena waktu enam bulan hingga bergulirnya LSI 2009/2010 bukanlah waktu yang panjang.